KTSP; Coba-Gagal Pembaharuan Kurikulum ?
Oleh : Muhibuddin
Oleh : Muhibuddin
PRAKTEK pendidikan dengan formula baru tengah digelindingkan di jenjang
pendidikan dasar dan menengah. Ini menyusul digulirkannya kurikulum yang
populer dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Saat
ini, masing-masing satuan pendidikan seakan ‘berlomba' menyusun dan
mengimplementasikan kurikulum hasil kreasinya itu menjadi sebuah real
kurikulum.
Tema sentral yang diusung kurikulum model KTSP sangat menjanjikan hadirnya era baru dalam pendidikan. Sebab, KTSP begitu leluasa memberikan kewenangan kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri sekaligus sebagai pelaksana operasionalnya.
Dalam konteks pendidikan, itu jelas sebuah kemajuan. Pasalnya, sejauh ini, kurikulum yang dijadikan blue print kegiatan belajar mengajar biasanya selalu diberikan secara terpaket dalam bentuk perangkat kurikulum nasional. Praktis, kurikulum pendidikan begitu kental dengan nuansa sentralistik yang kurang memberikan peluang tumbuhkembangnya keberagaman kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
Diakui, kalaupun dalam implementasinya satuan-satuan pendidikan diberi keleluasaan melakukan improvisasi kurikulum, namun keleluasaan itu tidaklah bersifat mutlak. Masalahnya, standar isi, standar kompetensi lulusan maupun standar kompetensi dasar, sejauh ini perumusannya masih menjadi kewenangan Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP). Dengan demikian, keleluasaan satuan-satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP sebetulnya hanyalah menyangkut demensi pengembangan kurikulum yang dalam istilah Soedijarto (1991) masuk kategori kurikulum tingkatan kelima. Yaitu, kurikulum yang terkait dengan pengembangan bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yang dialami peserta didik.
Mengikis Kurikulum SentralistikDalam perjalanannya, sentralisasi kurikulum diakui belum banyak menggerakkan mutu pendidikan nasional dari titik nadir. Malahan, kurikulum yang sentralisitik itu tak jarang justru dituding sebagai pemicu rendahnya mutu pendidikan karena memasung kreatifitas guru maupun peserta didik.
Faktanya, kecerdasan, ketrampilan dan pembangunan karakter kepribadian peserta didik tidak serta merta ikut terdongkrak meski berkali-kali dilakukan pembaharuan kurikulum nasional. Itu sebabnya, belakangan, kurikulum sentralistik itu coba dikikis dengan diberlakukannya kurikulum 2004 yang mengusung pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Yaitu, bentuk pendidikan yang diselengarakan untuk menyiapkan lulusannya menguasai seperangkat kompetensi tertentu yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak.
Implikasi dari KBK, sekolah-sekolah sebagai pelaksana pendidikan yang ada di garda depan mulai diberdayakan. Misalnya, para guru diberi keleluasaan mengembangkan silabus dan sistem penilaian sendiri sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai konteks daerahnya.
Toh demikian, pembaharuan kurikulum ini agaknya masih dirasa kurang ‘menggigit'. Nyatanya, meski usia kurikulum 2004 baru berjalan ‘seumur jagung', pembaharuan kurikulum kembali digulirkan. Hanya berselang sekitar dua tahun, lahirlah Kurikulum 2006 yang membentangkan bendera KTSP. Konon, kurikulum terbaru yang kini terus disosialisasikan itu dimunculkan sebagai bentuk dan implementasi dari KBK.
Diilhami semangat otonomi pendidikan, KTSP hadir untuk memberdayakan komponen-komponen pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan. Masalahnya, dalam KTSP, Depdiknas melalui BSNP hanyalah menetapkan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
Selanjutnya, standar nasional pendidikan itu dijadikan rambu-rambu untuk acuan pengembangan kurikulum yang kewenangannya diserahkan secara leluasa di tingkat satuan pendidikan. Bagaimana penerjemahan standar nasional pendidikan itu menjadi sebuah kurikulum, itu sangat tergantung improvisasi dan konteks daerah masing-masing satuan pendidikan. Disinilah kelebihan KTSP dibanding kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku sebelumnya.
Maka, jangan heran jika nantinya bermunculan keberagaman kurikulum dan ketidakseragaman pengembangan kegiatan belajar mengajar di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Ini tak jadi soal. Sebab, muara akhir dari keberagaman kurikulum itu tetap tak bisa lepas dari standar nasional pendidikan sebagai parameternya.
Coba Gagal? KTSP hadir sebagai produk pembaharuan kurikulum. Seperti biasa, di awal perjalanannya, kurikulum baru ini begitu menebar pesona. KTSP digadang-adang sebagai kurikulum alternatif yang diyakini memiliki "daya dongkrak" untuk mengatrol mutu pendidikan nasional. Praktis, munculnya KTSP dengan serta merta menenggelamkan kurikulum-kurikulum hasil pembaharuan sebelumnya.
Cuma, satu hal jangan dilupakan. Dalam beberapa kali pengalaman, sebuah pembaharuan kurikulum, tak jarang memang kurang menampakkan adanya nilai tambah terhadap output pendidikan yang dihasilkannya. Sehingga timbul kesan, pembaharuan kurikulum tak lebih dari sekedar proyek coba-coba gagal lantaran ending dari pembaharuan itu nyaris tak pernah ada kejelasan dan ketuntasan.
Simak saja ketika digulirkan pembaharuan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975. Saat itu, kurikulum 1968 yang berorientasi pada bahan pengajaran dikritik habis-habisan karena hanya menghasilkan output pendidikan verbalistik yang hanya bisa "membeo". Kritik ini coba dijawab dengan menggulirkan pembaharuan yang kemudian melahirkan Kurikulum 1975.
Kurikulum ini mengubah orientasi dari pendekatan materi pelajaran ke pendekatan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Hasilnya? Kurikulum 1975 yang ngetop dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) itu, faktanya tak juga banyak memberi nilai tambah dalam mengangkat mutu pendidikan nasional.
Output pendidikan dari kurikulum hasil pembaharuan itu agaknya juga tak jauh berbeda dengan output yang diproduk kurikulum sebelumnya. Itu artinya, pembaharuan kurikulum belum mampu menghasilkan produk riil sesuai karakteristik yang dikehendaki dalam kurikulum.
Di tengah ketidakjelasan dan ketidaktuntasan itu, Kurikulum 1975 diperbaharui dengan munculnya Kurikulum 1984 yang mengusung tema sentral Pendekatan Ketrampilan Proses (PKP). Melalui PKP, peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman belajar melalui learning process skill. Selain menumbuhkembangkan sikap ilmiah, pendekatan ini juga diarahkan untuk membiasakan peserta didik melakukan discovery and inguiry learning.
Begitu pembaharuan Kurikulum 1984 bergulir, strategi belajar mengajar yang semula menonjolkan penerapkan model Duduk, Dengar, Catat, Hapal (DDCH) direnovasi menjadi strategi belajar mengajar yang menekankan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Tema sentral ini agaknya masih dipertahankan ketika dilakukan pembaharuan kembali yang menghasilkan Kurikulum 1994.
Bagaimana hasil akhir pembaharuan kurikulum 1984 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Kurikulum 1994 itu? Lagi-lagi, buntut pembaharuan kurikulum ini tetap saja meninggalkan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan. Lihat saja, berapa persentase output pendidikan yang akhirnya punya kualifikasi menerapkan pendekatan ketrampilan proses sehingga mampu melakukan discovery maupun inguiry dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dikehendaki dalam Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994?
Hasil riil dari proyek pembaharuan kurikulum itu bisa dibilang memang masih "abu-abu". Toh demikian, nasib kurikulum ini akhirnya juga dipenggal di tengah jalan. Karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman, Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994, akhirnya diperbaharui dengan dimunculkannya Kurikulum 2004 atau yang ngetop dengan sebutan KBK itu.
Simak juga nasib kurikulum yang mengangkat tema link and match. Kurikulum yang mencoba menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia kerja inipun , ending-nya juga setali tiga uang. Ketika produk pendidikan yang dihasilkannya belum menampakkan kejelasan, nasib kurikulum ini akhirnya juga hilang begitu saja bagai ditelan bumi.
Dari sederet pengalaman dalam pembaharuan kurikulum itu, hadirnya KTSP yang diusung Kurikulum 2006 agaknya juga cukup mengundang munculnya kekhawatiran. Jangan-jangan, dalam perjalanannya nanti KTSP juga bakal mengalami nasib serupa menjadi korban kebijakan coba-coba gagal pembaharuan kurikulum yang buntutnya hanya meninggalkan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan produk pendidikan yang dihasilkannya.
Kekhawatiran itu agaknya juga tak berlebihan. Mengapa? Sebab, sukses atau tidaknya KTSP itu sangat mempersyaratkan terjadinya perubahan paradigma dan pola pikir para guru yang ada di garda depan. Pertanyaannya, apakah para guru di tingkat satuan pendidikan benar-benar siap berkreasi melakukan improvisasi dan pengembangan kurikulum sendiri?
Apakah tidak mungkin, dalam mengembangkan KTSP, para guru hanya melakukannya dengan sebatas mengutak-atik model KTSP yang sudah tersedia atau malahan cukup duduk manis menunggu KTSP produk penerbit yang jeli menjemput bola dalam memasarkan buku-buku pelajaran?Itu baru kekhawatiran dari sisi guru.
Bagaimana dengan komitmen pemerintah apakah kebijakan pendidikan yang kini digulirkan itu ada jaminan tetap bisa konsisten hingga beberapa tahun kedepan? Ungkapan klasik ganti menteri ganti kebijakan, agaknya cukup menghantui masa depan KTSP sebagai produk pembaharuan kurikulum yang biasanya juga tak bisa lepas dari political will pemerintah yang lagi berkuasa.
Tema sentral yang diusung kurikulum model KTSP sangat menjanjikan hadirnya era baru dalam pendidikan. Sebab, KTSP begitu leluasa memberikan kewenangan kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri sekaligus sebagai pelaksana operasionalnya.
Dalam konteks pendidikan, itu jelas sebuah kemajuan. Pasalnya, sejauh ini, kurikulum yang dijadikan blue print kegiatan belajar mengajar biasanya selalu diberikan secara terpaket dalam bentuk perangkat kurikulum nasional. Praktis, kurikulum pendidikan begitu kental dengan nuansa sentralistik yang kurang memberikan peluang tumbuhkembangnya keberagaman kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
Diakui, kalaupun dalam implementasinya satuan-satuan pendidikan diberi keleluasaan melakukan improvisasi kurikulum, namun keleluasaan itu tidaklah bersifat mutlak. Masalahnya, standar isi, standar kompetensi lulusan maupun standar kompetensi dasar, sejauh ini perumusannya masih menjadi kewenangan Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP). Dengan demikian, keleluasaan satuan-satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP sebetulnya hanyalah menyangkut demensi pengembangan kurikulum yang dalam istilah Soedijarto (1991) masuk kategori kurikulum tingkatan kelima. Yaitu, kurikulum yang terkait dengan pengembangan bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yang dialami peserta didik.
Mengikis Kurikulum SentralistikDalam perjalanannya, sentralisasi kurikulum diakui belum banyak menggerakkan mutu pendidikan nasional dari titik nadir. Malahan, kurikulum yang sentralisitik itu tak jarang justru dituding sebagai pemicu rendahnya mutu pendidikan karena memasung kreatifitas guru maupun peserta didik.
Faktanya, kecerdasan, ketrampilan dan pembangunan karakter kepribadian peserta didik tidak serta merta ikut terdongkrak meski berkali-kali dilakukan pembaharuan kurikulum nasional. Itu sebabnya, belakangan, kurikulum sentralistik itu coba dikikis dengan diberlakukannya kurikulum 2004 yang mengusung pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Yaitu, bentuk pendidikan yang diselengarakan untuk menyiapkan lulusannya menguasai seperangkat kompetensi tertentu yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak.
Implikasi dari KBK, sekolah-sekolah sebagai pelaksana pendidikan yang ada di garda depan mulai diberdayakan. Misalnya, para guru diberi keleluasaan mengembangkan silabus dan sistem penilaian sendiri sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai konteks daerahnya.
Toh demikian, pembaharuan kurikulum ini agaknya masih dirasa kurang ‘menggigit'. Nyatanya, meski usia kurikulum 2004 baru berjalan ‘seumur jagung', pembaharuan kurikulum kembali digulirkan. Hanya berselang sekitar dua tahun, lahirlah Kurikulum 2006 yang membentangkan bendera KTSP. Konon, kurikulum terbaru yang kini terus disosialisasikan itu dimunculkan sebagai bentuk dan implementasi dari KBK.
Diilhami semangat otonomi pendidikan, KTSP hadir untuk memberdayakan komponen-komponen pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan. Masalahnya, dalam KTSP, Depdiknas melalui BSNP hanyalah menetapkan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
Selanjutnya, standar nasional pendidikan itu dijadikan rambu-rambu untuk acuan pengembangan kurikulum yang kewenangannya diserahkan secara leluasa di tingkat satuan pendidikan. Bagaimana penerjemahan standar nasional pendidikan itu menjadi sebuah kurikulum, itu sangat tergantung improvisasi dan konteks daerah masing-masing satuan pendidikan. Disinilah kelebihan KTSP dibanding kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku sebelumnya.
Maka, jangan heran jika nantinya bermunculan keberagaman kurikulum dan ketidakseragaman pengembangan kegiatan belajar mengajar di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Ini tak jadi soal. Sebab, muara akhir dari keberagaman kurikulum itu tetap tak bisa lepas dari standar nasional pendidikan sebagai parameternya.
Coba Gagal? KTSP hadir sebagai produk pembaharuan kurikulum. Seperti biasa, di awal perjalanannya, kurikulum baru ini begitu menebar pesona. KTSP digadang-adang sebagai kurikulum alternatif yang diyakini memiliki "daya dongkrak" untuk mengatrol mutu pendidikan nasional. Praktis, munculnya KTSP dengan serta merta menenggelamkan kurikulum-kurikulum hasil pembaharuan sebelumnya.
Cuma, satu hal jangan dilupakan. Dalam beberapa kali pengalaman, sebuah pembaharuan kurikulum, tak jarang memang kurang menampakkan adanya nilai tambah terhadap output pendidikan yang dihasilkannya. Sehingga timbul kesan, pembaharuan kurikulum tak lebih dari sekedar proyek coba-coba gagal lantaran ending dari pembaharuan itu nyaris tak pernah ada kejelasan dan ketuntasan.
Simak saja ketika digulirkan pembaharuan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975. Saat itu, kurikulum 1968 yang berorientasi pada bahan pengajaran dikritik habis-habisan karena hanya menghasilkan output pendidikan verbalistik yang hanya bisa "membeo". Kritik ini coba dijawab dengan menggulirkan pembaharuan yang kemudian melahirkan Kurikulum 1975.
Kurikulum ini mengubah orientasi dari pendekatan materi pelajaran ke pendekatan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Hasilnya? Kurikulum 1975 yang ngetop dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) itu, faktanya tak juga banyak memberi nilai tambah dalam mengangkat mutu pendidikan nasional.
Output pendidikan dari kurikulum hasil pembaharuan itu agaknya juga tak jauh berbeda dengan output yang diproduk kurikulum sebelumnya. Itu artinya, pembaharuan kurikulum belum mampu menghasilkan produk riil sesuai karakteristik yang dikehendaki dalam kurikulum.
Di tengah ketidakjelasan dan ketidaktuntasan itu, Kurikulum 1975 diperbaharui dengan munculnya Kurikulum 1984 yang mengusung tema sentral Pendekatan Ketrampilan Proses (PKP). Melalui PKP, peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman belajar melalui learning process skill. Selain menumbuhkembangkan sikap ilmiah, pendekatan ini juga diarahkan untuk membiasakan peserta didik melakukan discovery and inguiry learning.
Begitu pembaharuan Kurikulum 1984 bergulir, strategi belajar mengajar yang semula menonjolkan penerapkan model Duduk, Dengar, Catat, Hapal (DDCH) direnovasi menjadi strategi belajar mengajar yang menekankan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Tema sentral ini agaknya masih dipertahankan ketika dilakukan pembaharuan kembali yang menghasilkan Kurikulum 1994.
Bagaimana hasil akhir pembaharuan kurikulum 1984 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Kurikulum 1994 itu? Lagi-lagi, buntut pembaharuan kurikulum ini tetap saja meninggalkan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan. Lihat saja, berapa persentase output pendidikan yang akhirnya punya kualifikasi menerapkan pendekatan ketrampilan proses sehingga mampu melakukan discovery maupun inguiry dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dikehendaki dalam Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994?
Hasil riil dari proyek pembaharuan kurikulum itu bisa dibilang memang masih "abu-abu". Toh demikian, nasib kurikulum ini akhirnya juga dipenggal di tengah jalan. Karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman, Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994, akhirnya diperbaharui dengan dimunculkannya Kurikulum 2004 atau yang ngetop dengan sebutan KBK itu.
Simak juga nasib kurikulum yang mengangkat tema link and match. Kurikulum yang mencoba menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia kerja inipun , ending-nya juga setali tiga uang. Ketika produk pendidikan yang dihasilkannya belum menampakkan kejelasan, nasib kurikulum ini akhirnya juga hilang begitu saja bagai ditelan bumi.
Dari sederet pengalaman dalam pembaharuan kurikulum itu, hadirnya KTSP yang diusung Kurikulum 2006 agaknya juga cukup mengundang munculnya kekhawatiran. Jangan-jangan, dalam perjalanannya nanti KTSP juga bakal mengalami nasib serupa menjadi korban kebijakan coba-coba gagal pembaharuan kurikulum yang buntutnya hanya meninggalkan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan produk pendidikan yang dihasilkannya.
Kekhawatiran itu agaknya juga tak berlebihan. Mengapa? Sebab, sukses atau tidaknya KTSP itu sangat mempersyaratkan terjadinya perubahan paradigma dan pola pikir para guru yang ada di garda depan. Pertanyaannya, apakah para guru di tingkat satuan pendidikan benar-benar siap berkreasi melakukan improvisasi dan pengembangan kurikulum sendiri?
Apakah tidak mungkin, dalam mengembangkan KTSP, para guru hanya melakukannya dengan sebatas mengutak-atik model KTSP yang sudah tersedia atau malahan cukup duduk manis menunggu KTSP produk penerbit yang jeli menjemput bola dalam memasarkan buku-buku pelajaran?Itu baru kekhawatiran dari sisi guru.
Bagaimana dengan komitmen pemerintah apakah kebijakan pendidikan yang kini digulirkan itu ada jaminan tetap bisa konsisten hingga beberapa tahun kedepan? Ungkapan klasik ganti menteri ganti kebijakan, agaknya cukup menghantui masa depan KTSP sebagai produk pembaharuan kurikulum yang biasanya juga tak bisa lepas dari political will pemerintah yang lagi berkuasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar